Harga Jasa Satpam per Bulan 2026: Rincian Biaya dan Cara Menghitungnya

Saat meminta penawaran jasa satpam, perusahaan sering menerima harga yang sangat berbeda dari satu BUJP ke BUJP lain. Ada yang terlihat murah, ada yang jauh lebih mahal. Untuk menilainya dengan adil, Anda perlu tahu komponen biaya apa saja yang ada di balik harga jasa satpam.

Artikel ini untuk dua pihak: perusahaan yang ingin menyewa jasa satpam, dan BUJP yang ingin menyusun harga yang wajar. Semua contoh angka memakai data UMP 2026 dan aturan yang berlaku.

Kisaran harga jasa satpam di pasaran

Sebagai gambaran, SECOM Indonesia menyebut kisaran Rp4.500.000 sampai Rp7.500.000 per personel per bulan untuk satpam berkualifikasi Gada Pratama. Harga itu disebut sudah mencakup gaji, asuransi, pelatihan berkala, dan margin operasional vendor. Kualifikasi yang lebih tinggi, seperti Gada Madya dan Gada Utama, umumnya dihargai lebih mahal.

Kisaran ini lebar karena upah minimum setiap daerah berbeda jauh. Cara terbaik menilai sebuah penawaran adalah memahami komponen biayanya.

Komponen harga jasa satpam

Contoh perhitungan biaya tenaga pengamanan

Contoh berikut menghitung biaya satu satpam di DKI Jakarta dengan gaji sebesar UMP 2026, tanpa tunjangan dan tanpa lembur:

Angka ini belum termasuk seragam, pelatihan, supervisi, dan margin BUJP. Jika satpam yang sama lembur 2 jam per hari selama 22 hari kerja, upah lemburnya sekitar Rp2.550.292, sehingga subtotal biaya tenaga kerjanya naik menjadi sekitar Rp9.344.398 per bulan.

Di daerah dengan upah minimum lebih rendah, biayanya ikut turun. Dengan UMP Jawa Barat 2026 (Rp2.317.601), subtotal biaya yang sama sekitar Rp2.748.056 per bulan. Perlu diingat, banyak kabupaten dan kota menetapkan UMK yang jauh lebih tinggi dari UMP provinsinya, dan yang berlaku adalah upah minimum di lokasi penempatan.

Anda bisa menghitung sendiri untuk provinsi lain, dengan tunjangan dan lembur, di kalkulator gaji satpam. Rincian komponen gaji dari sisi satpam ada di artikel gaji satpam 2026.

Hitung per pos, bukan per orang

Kesalahan umum saat membandingkan harga adalah menghitung per orang, padahal yang dibutuhkan klien adalah pos yang selalu terjaga. Satu pos 24 jam selama 7 hari membutuhkan 168 jam kerja. Dengan waktu kerja normal 40 jam per minggu, itu setara sekitar 4,2 satpam, belum termasuk cadangan untuk cuti dan sakit.

Contohnya, jika satu pos 24 jam di Jakarta dijaga 5 satpam bergaji UMP tanpa lembur, subtotal biaya tenaga kerjanya sekitar 5 x Rp6.794.106 = Rp33.970.530 per bulan, sebelum biaya lain dan margin.

BUJP yang menawarkan pos 24 jam dengan hanya 2 atau 3 satpam kemungkinan mengandalkan shift panjang dan lembur yang besar. Pola seperti ini mudah melampaui batas lembur. Penjelasan pola shift dan batasnya ada di artikel jadwal shift satpam.

Waspadai penawaran yang terlalu murah

Jika sebuah penawaran jauh di bawah subtotal biaya tenaga kerja di atas, ada beberapa kemungkinan: upah dibayar di bawah upah minimum, iuran BPJS tidak dibayar penuh, jumlah personel lebih sedikit dari kebutuhan, atau lembur tidak dibayar. Semua ini berisiko bagi satpam, dan pada akhirnya juga bagi kualitas pengamanan di lokasi Anda. Sejak Permenaker 7/2026 tentang outsourcing satpam berlaku, perusahaan pengguna jasa juga ikut bertanggung jawab memastikan hak satpam outsourcing terpenuhi.

Pertanyaan yang layak diajukan kepada BUJP:

1. Berapa gaji pokok satpam dan apakah sesuai upah minimum di lokasi penempatan?
2. Apakah semua satpam didaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan?
3. Berapa jumlah personel per pos, dan bagaimana pola shiftnya?
4. Bagaimana lembur dan tugas di hari libur dihitung?
5. Apakah satpam sudah lulus pelatihan Gada dan memiliki KTA yang berlaku?
6. Laporan apa yang akan diterima klien, dan seberapa sering?
7. Apakah perjanjian alih daya akan dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan?

Tips bagi BUJP dalam menyusun penawaran

• Tampilkan rincian komponen biaya. Klien lebih mudah menerima harga yang transparan dibandingkan satu angka total.
• Sertakan klausul penyesuaian tahunan, karena upah minimum berubah setiap Januari.
• Jelaskan cara menangani cuti, sakit, dan pengganti, supaya klien tahu pos tetap terjaga.
• Pastikan kontrak memuat hak satpam. Perjanjian alih daya wajib memuat hak seperti upah, lembur, cuti tahunan, jaminan sosial, dan THR, lalu dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan paling lambat 3 hari kerja setelah ditandatangani.
• Tunjukkan bukti kerja, seperti laporan patroli dan kehadiran. Klien bersedia membayar lebih untuk layanan yang bisa dibuktikan.

Perhitungan gaji, lembur, dan iuran BPJS yang akurat berawal dari data kehadiran yang rapi. Di software BUJP SatpamPro, rekap kehadiran dan jam lembur setiap satpam bisa diekspor ke Excel per lokasi atau per klien, sebagai bahan penggajian sekaligus bukti layanan untuk klien. Modul payroll satpam sedang kami kembangkan.