SIO BUJP: Jenis dan Syarat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan

Mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) tidak cukup dengan akta perusahaan. Untuk merekrut dan menempatkan satpam, BUJP harus memiliki Surat Izin Operasional (SIO) dari Polri. Artikel ini merangkum jenis SIO dan daftar syaratnya menurut Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Catatan penting: artikel ini merangkum isi peraturan, bukan nasihat hukum. Beberapa dokumen dalam daftar syarat mengacu pada sistem perizinan lama, dan prosedur pengajuan bisa berubah. Selalu pastikan persyaratan dan prosedur terbaru ke Ditbinmas Polda setempat sebelum mengajukan.

Apa itu BUJP dan SIO?

Perpol 4/2020 mendefinisikan BUJP sebagai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga profesi satpam, pelatihan satpam, kawal angkut uang dan barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, penyediaan satwa, dan usaha lain jasa keamanan (Pasal 1 angka 5).

SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa BUJP pemegangnya diberi izin untuk melakukan kegiatan operasional di bidang jasa pengamanan (Pasal 1 angka 7).

Kewenangan Polri atas perizinan ini berasal dari Undang-Undang Kepolisian. Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2002, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, menyatakan Polri berwenang memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Jenis SIO untuk merekrut satpam

Pasal 8 ayat 2 Perpol 4/2020 menyatakan BUJP yang akan merekrut calon satpam harus memiliki salah satu dari:

1. SIO jasa penyedia tenaga pengamanan, untuk BUJP yang menyediakan satpam bagi klien; atau
2. SIO jasa pelatihan keamanan, untuk BUJP yang menyelenggarakan pelatihan satpam.

Selain melalui BUJP, satpam juga bisa direkrut langsung oleh pengguna jasa satpam, misalnya perusahaan yang mengelola satpamnya sendiri. Pengguna jasa seperti ini harus berkoordinasi dengan Kapolri melalui pejabat pengemban fungsi pembinaan masyarakat (Pasal 8 ayat 5).

Syarat SIO jasa penyedia tenaga pengamanan

Menurut Pasal 8 ayat 3 Perpol 4/2020, BUJP harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Surat rekomendasi dari Polda setempat.
2. Akta pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.
3. Memiliki struktur organisasi badan usaha.
4. Riwayat hidup pimpinan, staf, dan tenaga ahli BUJP.
5. Pimpinan dan tenaga ahli memiliki ijazah Pelatihan Gada Utama.
6. Surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat yang mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. Bukti laporan pajak tahunan terakhir, jika SIO diperpanjang.
9. Tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat.
10. Surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat.
11. Surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan atau instansi terkait.
12. Fotokopi dokumen keimigrasian yang sah bagi tenaga kerja asing.
13. Surat keterangan sebagai anggota asosiasi di bidang pengamanan yang terdaftar di Polri.
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha.
15. Sertifikat dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat SIO jasa pelatihan keamanan

Pasal 8 ayat 4 Perpol 4/2020 mengatur syarat SIO jasa pelatihan keamanan. Sebagian besar sama dengan syarat SIO penyedia, dengan beberapa tambahan khusus untuk pelatihan:

1. Surat rekomendasi dari Polda setempat.
2. Akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.
3. Memiliki struktur organisasi badan usaha.
4. Riwayat hidup pimpinan, staf, dan tenaga ahli BUJP.
5. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan jasa pengamanan.
6. Riwayat hidup instruktur pelatihan jasa pengamanan.
7. Surat keterangan domisili yang mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.
8. Fotokopi NPWP.
9. Bukti laporan pajak tahunan terakhir, jika SIO diperpanjang.
10. Tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat.
11. Surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat.
12. Surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan atau instansi terkait.
13. Fotokopi KTP pimpinan badan usaha.

Pasal 46 menyatakan persyaratan SIO jasa pelatihan keamanan ini diberlakukan lima tahun setelah Perpol 4/2020 diundangkan, yaitu sejak sekitar Agustus 2025.

Dokumen yang mengacu pada sistem perizinan lama

Perpol 4/2020 ditetapkan pada Agustus 2020, sebelum aturan pelaksana perizinan berusaha berbasis risiko dari UU Cipta Kerja berlaku penuh. Karena itu, beberapa dokumen dalam daftar di atas, seperti tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan, dan surat izin usaha tetap dari BKPM, mengacu pada sistem perizinan lama.

Saat ini perizinan berusaha di Indonesia umumnya diurus melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pasal 8 ayat 6 Perpol 4/2020 juga menyebut bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BUJP diatur dengan Peraturan Polri. Jadi, sebelum menyiapkan dokumen, tanyakan daftar persyaratan dan alur pengajuan terbaru ke Ditbinmas Polda setempat.

Kewajiban BUJP setelah memiliki SIO

• Melatih satpam yang direkrut. Jika BUJP pemegang SIO penyedia tidak melatih calon satpam yang direkrutnya, SIO penyedianya dicabut oleh Kapolri (Pasal 9 ayat 4). Pelatihan diselenggarakan oleh Polri atau BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan. Penjelasannya ada di artikel Gada Pratama.
• Menjaga dokumen tetap berlaku, termasuk laporan pajak tahunan yang dibutuhkan saat SIO diperpanjang.
• Memastikan satpam memenuhi kewajibannya, seperti membawa KTA dan memakai pakaian dinas sesuai ketentuan saat bertugas.

Setelah SIO terbit: menjalankan BUJP

Memiliki SIO baru awal. Tantangan berikutnya adalah menjalankan operasional dengan rapi: merekrut dan melatih satpam, menyusun harga kontrak yang wajar, menempatkan personel di lokasi klien, dan membuktikan kualitas layanan.

Selain izin dari Polri, BUJP yang menempatkan satpam di lokasi klien juga tunduk pada aturan alih daya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak Permenaker 7/2026 berlaku, setiap perjanjian dengan klien wajib memuat hak-hak satpam dan dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan. Penjelasannya ada di artikel aturan outsourcing satpam.

Rincian komponen biaya untuk menyusun penawaran ada di artikel harga jasa satpam. Untuk mengelola personel, lokasi klien, absensi, patroli, dan laporan dalam satu sistem, lihat software BUJP SatpamPro.